SISTEMATIKA HUKUM PERDATA

            Sistematika hukum perdata kita (BW) ada dua pendapat. Pendapat yang pertama yaitu, dari pemberlaku Undang-undang berisi :

Buku I              :           Berisi mengenai orang. Didalamnya diatur hukum tentang diri seseorang dan hukum kekeluargaan.

Buku II             :           Berisi tentang hal benda. Dan didalamnya diatur hukum kebendaan dan hukum waris.

Buku III            :           Berisi tentang hal perikatan. Didalamnya diatur hak-hak dan kewajiban timbal balik antara orang-orang atau pihak-pihak tertentu.

Buku IV            :           Berisi tentang pembuktian dan daluarsa. Didalamnya diatur tentang alat-alat pembuktian dan akibat-akibat hukum yang timbul dari adanya daluwarsa itu.

                                                                        Buku I             :           Mengenai orang                    Pendapat Pembentuk                            Buku II                        :           Mengenai benda

            Undang-undang (BW)                                   Buku III           :           Mengenai Perikatan

                                                                        Buku IV           :           Mengenai pembuktian

            Pendapat yang kedua menurut Ilmu Hukum/Doktrin dibagi dalam 4 bagian yaitu :

1.      Hukum tentang diri seseorang (pribadi)

Mengatur tentang manusia sebagai subyek dalam hukum, mengatur tentang prihal kecakapan untuk memiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-hak itu dan selanjutnya tentang hal-hak yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu.

2.      Hukum Keluarga

Mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbuk dari hubungan kekeluargaan yaitu :

-          Perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami dengan istri, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian dan curatele.

3.      Hukum Kekayaan

Mengatur prihal hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Jika kita mengatakan tentang kekayaan seseorang maka yang dimaksudkan ialah jumlah dari segala hak dari kewajiban orang itu dinilaikan dengan uang. Hak-hak kekayaan terbagi lagi atas hak-hak yang berlaku terhadap tiap-tiap orang, oleh karenanya dinamakan Hak Mutlak dan hak yang hanya berlaku terhadap seseorang atau pihak tertentu saja dan karenanya di namakan hak perseorangan.

Hak mutlak yang memberikan kekuasaan atas suatu benda yang dapat terlihat dinamakan hak kebendaan. Hak mutlak yang tidak memberikan kekuasaan atas suatu benda yang dapat terlihat dinamakan hak kebendaan.

Hak mutlak yang tidak memberikan kekuasaan atas suatu benda yang dapat terlihat.

-          Hak seseorang pengarang atas karangannya

-          Hak seseorang atas suatu pendapat dalam lapangan Ilmu Pengetahuan atau hak pedagang untuk memakai sebuah merk, dinamakan hak mutlak saja.

4.      Hukum Warisan

Mengatur tentang benda atau kekayaan seseorang jika ia meninggal. Disamping itu Hukum Warisan mengatur akibat-akibatdari hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang.

                                                                        Hukum Pribadi

Pendapat menurut                                        Hukum kekeluargaan

            Ilmu Hukum/Doktrin                                     Hukum Kekayaan

                                                                        Hukum Warisan