Untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan antara anggota masyarakat, diperlukan aturan-aturan hokum yang diadakan atas kehendak dan kesadaran tiap-tiap anggota masyarakat itu.
Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota memaksa anggota masyarakt untuk patuh mentaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat. Setiap hubungan kemasyarakatan tak boleh bertantangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hokum yang berlaku dalam masyarakt.
Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hokum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh anggota masyarakt, maka peraturan-peraturan hokum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakt tersebut.
Dengan demikian, hokum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hokum dalam masyarakat dan hokum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.
SUMBER-SUMBER HUKUM
Adapun yang dimaksud dengan sumber hukum ialah : segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.
Sumber hokum itu dapat kita tinjau dari material dan segi formal :
1. Sumber-sumber hukum material, dapat ditinjau lagi dari pelbagai sudut, misalnya dari sudut ekonomi, sejarah sosiologi, filsafat dan sebagainya.
Contoh :
a. Seorang ahli ekonomi akan mengatakan, bahwa kebutuhan-kebutuhan ekonomi dalam masyarakat itulah yang menyebabkan timbulnya Hukum.
b. Seorang ahli kemasyaraktan (sosiologi) akan mengatakan bahwa yang menjadi sumber Hukum ialah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat.
2. Sumber-sumber hukum formal antara lain ialah :
a. Undang-undang (statute)
b. Kebiasaan (costum)
c. Keputusan-keputusan Hakim (Jurisprudentie)
d. Traktat (treaty)
e. Pendapat Sarjana Hukum (doktrin)
3. Undang-Undang
Undang-undang ialah suatu peraturan Negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa Negara. Menurut BUYS,. Undang-undang itu mempunyai dua arti, yakni :
a. Undaang-undang dalam arti formal: ialah setiap keputusan Pemerintah yang memerlukan undang-undang karena cara pembuatannya (misalnya: dibuat oleh Pemerintah bersama-sama dengan parlemen)
b. Undang-undang dalam arti material: ialah setiap keputusan Pemerintah yang menurut isinya mengikut langsung setiap penduduk.
4. Kebiasaan (Custom)
Kebiasaam ialah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal sana. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat, dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggan perasaan hukum, maka dengan demikian tumbuh suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum.
5. Keputusan Hakim (Jurisprudensi)
Dari ketentuan pasal 22 A.B. ini jelaskan, bahwa seorang hakim mempunyai hak untuk membuat peraturan sendiri untuk menyelesaikan suatu perkara. Dengan demikian, apabila undang-undang ataupun kebiasaan tidak member peraturan yang dapat dipakainya untuk menyelesaikan perkara itu, maka hakim haruslah membuat peraturan sendiri.
Keputusan hakim yang berisikan suatu peraturan sendiri berdasarkan wewenang yang diberikan oleh pasal 22 A.B. menjadilah dasar keputusan hakim lainnya/kemudian untuk mengadili perkara yang serupa dan keputusan hakim tersebut lalu menjadi sumber hukum bagi pengadilan. Dan keputusan hakim yang demikian disebut hukum Jurisprudensi.
Jadi Jurisprudensi ialah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama.
Ada dua macam Jurisprudensi yaitu :
a. Jurisprudensi tetap
b. Juriprudensi tidak tetap
6. Traktat (Teraty)
Apabila dua orang mengadakan kata-sepakat (consensus) tentang sesuatu hal maka mereka itu lalu mengadakan perjanjian. Akibat perjanjian ini ialah bahwa pihak-pihak yang bersangkutan terikat pada isi perjanjian yang mereka adakan itu.
Hal ini disebut Pacta Sunt Servanda yang berarti, bahwa perjanjian mengikat pihak-pihak yang mengadakannya atau setiap perjanjian harus ditaati dan ditepati.
Perjanjian yang diadakan oleh dua Negara atau perjanjian internasional ataupun Traktat. Traktat juga mengikat warganegara-warganegara dari Negara-negarayang bersangkutan.
7. Pendapat Sarjana Hukum (Doktrin)
Pendapat para sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan pengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim.
Dalam jurisprudensi terlihat bahwa hukum sering berpegangan pada pendapat seseorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum. Dalam penetapan apa yang akan menjadi dasar keputusannya, hakim sering menyebut (mengutip) pendapat seorang sarjana hukum mengenai soal yang harus diselesaikannya; apalagi jika sarjana hukum itu menentukan bagaimana seharusnya. Pendapat itu menjadi dasar keputusan hakim tersebut.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar